Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Negeri Kotabaru Kalimantan Selatan

Web Info

Jumlah Pengunjung :
130378
Pengunjung Hari Ini :
26
User Online :
4
Terakhir Update :
17-10-2014
 

Sosialisasi UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Sosialisasi UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

 

Penyerahan Plakat dari Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin kepada Bpk. Yunus Husein (Ketua PPATK)

 

Banjarmasin| pt-banjarmasin.go.id

Bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah dilaksanakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010 yang disampaikan oleh Bpk. DR. Yunus Husein, SH. LL.M. (Ketua PPATK)  serta  Bpk. Mas achmad Santosa, SH. LL.M. sebagai Anggota Tim Pembaharuan Mahkamah Agung RI menyampaikan mengenai pembaharuan Mahkamah Agung RI dan Reformasi Birokrasi yang salah satu fokus utamanya adalah perbaikan sistem manajemen, sumber daya manusia. Dalam kegiatan sosialisasi dan diskusi tersebut dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Ibu DR. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH. MH.

 

Para Peserta yang mengikuti acara Sosialisasi dan Diskusi

 

Hadir dalam acara tersebut Bpk. Wakil Ketua, para Hakim Tinggi, Panitera/Sekretaris serta seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim PN Banjarmasin, Ketua dan Para Hakim PN Banjarbaru serta Ketua, Wakil Ketua dan Para Hakim PN Martapura.

 

Ketua PPATK Bpk. Yunus Husein (Kiri) dan Bpk. Mas Achmad Santosa (kanan)

 

Dalam pemaparannya Bpk. DR. Yunus Husein, SH. LL.M. menyampaikan beberapa hal yang baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang terdiri dari 100 pasal antara lain tentang Penyidikan berdasarkan pasal 74 merupakan multi investigator serta juga dijelaskan ada 25 jenis tindak pidana Pencucian Uang (predicate crime).  sedangkan Bpk.Mas achmad Santosa, SH. LL.M. menyampaikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam reformasi birokrasi di Mahkamah Agung, yaitu : Pengawasan internal yang harus didukung oleh akuntabilitas dan transparansi, sistem pengawasan melekat yang harus dilakukan oleh Ketua dengan cara sungguh-sungguh dalam menjalankannya (SK 076/KMA/SK/VI/2009), Pengawasan eksternal dan pengawasan masyarakat, dan Keterbukaan informasi publik (SK 144 tahun 2007).

Untuk makalah dari Bapak Yunus Husein (Ketua PPATK) dapat didownload disini.

Total akses : 880