Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

POS BANTUAN HUKUM (POS BAKUM) DI PENGADILAN NEGERI KOTABARU KELAS II
Mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 9 Januari 2014 POS BANTUAN HUKUM (POS BAKUM), berikut ini kami uraikan Syarat dan Tata Cara Layanan Bantuan Hukum.
Penerimaan Layanan di Pos Bakum Pengadilan:
1. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibuatkan, dapat menerima layanan pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Kotabaru.
2. Tidak mampu sebagaimana yang dimaksud pada pada nomor (1) dibuktikan dengan melampirkan:
A. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah/ Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau;
B. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau;
C. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan Negeri Kotabaru dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan Negeri Kotabaru, apabila Pemohon layanan Posbakum tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf A atau B.
3. Orang atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada nomor (1) adalah pihak yang akan telah bertindak sebagai:
1. penggugat/ pemohon, atau
2. tergugat/ termohon, atau
3. terdakwa, atau
4. saksi.
Penyelenggaraan Posbakum Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II
Posbakum Pengadilan Negeri Kotabaru memberikan layanan berupa:
A. pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
B. bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
C. penyedian informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagai mana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukun cuma-cuma.
D. pemberian layanan Posbakum Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari Senin sampai Kamis pukul 09.00 WITA sampai dengan 16.00 WITA.
Mekanisme Pemberian Layanan di Posbakum Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II:
1. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.
2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan Nergeri Kotabaru.
3. Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Kotabaru akan mengkompilasi berkas perkara Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Kotabaru sebagai dokumntasi Pengadilan Negeri Kotabaru yang terdiri dari:
A. Formulir Permohonan.
B. Dokumen persyaratan sebagaimana dimasud dalam pasal 22 ayat (2).
C. Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan.
D. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan Negeri Kotabaru.
E. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan Negeri Kotabaru dan penerima layanan Posbakum Pengadilan Negeri Kotabaru.
4. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Kotabaru tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan Negeri Kotabaru akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepadan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru.
5. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Kotabaru memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang Pengadilan Negeri Kotabaru, maka Petugas Posbakum Pengadilan Negeri Kotabaru akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan Negeri Kotabaru dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaiman dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
Dasar Hukum : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014
Jadwal Layanan : Senin - Kamis Pukul 09:00 s/d 16:00 WITA
Biaya : Gratis
Kontak yang dihubungi :
1. Subhan, SHI (0857 - 8704 6890)
2. Niswatun Najemiati , SH (0822 - 5033 7334)