Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Kotabaru. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di website Pengadilan Negeri Kotabaru. Website ini dilengkapi akses difable. Silahkan anda block tulisan dan klik aykon speaker untuk mendengarkan Powered By GSpeech
  • +0518-23421
  • +62 821-4869-3546
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Senin-Jum'at 08.00-16.30

Website Resmi

Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II


Website ini merupakan implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK SECARA TERPUSAT

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Dalam rangka efisiensi pelaksanaan pembayaran tagihan listrik pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka disampaikan hal sebagai berikut:

1. Pembayaran Listrik Satuan Kerja akan dilaksanakan secara terpusat terhitung mulai bulan Januari 2023;

2. Satuan Kerja wajib menginput data ID pada aplikasi E-BIMA secara tepat dan akurat. Apabila terdapat kendala penginputan agar segera berkoordinasi dengan tim verifikasi pembayaran listrik pusat;

3. Satuan kerja yang sudah terlanjur membayar tagihan pembayaran listrik gedung kantor bulan Januari 2023 agar mengajukan persetujuan revisi POK atas dasar persetujuan Eselon I. Selanjutnya segera berkoordinasi dengan tim verifikasi pusat untuk pembayaran listrik bulan selanjutnya;

4. Gedung kantor yang masih menggunakan listrik pra bayar agar segera diupgrade menjadi pasca bayar untuk memudahkan proses pembayaran listrik. Diharapkan pada saat pengajuan pembayaran listrik selanjutnya, seluruh satuan kerja telah menggunakan listrik pasca bayar;

5. Pembayaran tagihan listrik rumah dinas menjadi tanggung jawab penghuni rumah dinas, apabila tidak dihuni maka pembayaran tagihan listrik dapat diajukan ke pusat;

6. Rumah dinas yang masih menggunakan listrik pasca bayar agar segera dilakukan perubahan menjadi prabayar (token) paling lambat bulan Februari 2023;

7. Segala biaya yang timbul berkaitan dengan perubahan listrik dari pasca bayar maupun dari prabayar dapat dibebankan pada DIPA satuan kerja;

8. Satuan kerja dihimbau menggunakan listrik kantor secara efektif dan efisien untuk menghindari pemborosan listrik. Pimpinan satuan kerja diharapkan memantau penggunaan listrik secara bijak;

9. Tagihan listrik satuan kerja yang dapat dibayar adalah sebagai berikut:

a. Gedung Kantor;

b. Gedung kantor pinjam pakai;

c. Gedung kantor sewa;

d. Tempat sidang diluar gedung kantor (Zetting Plaat);

e. Gedung lainnya di lingkungan kantor;

f. Rumah dinas yang tidak berpenghuni;

 

informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini (Humas)



 Dokumen


© 2023 Pengadilan Negeri Kotabaru. All Rights Reserved.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech